DPPPA Kota Bekasi

Profil DPPPA Kota Bekasi

  • Tentang DPPPA Kota Bekasi

    Apa itu DPPPA?
    DPPPA merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    DPPPA Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Perwal Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak. DPPPA Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pengarustamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah untuk mencapai visi dan misi Dinas.

     

  • Visi pembangunan Kota Bekasi adalah: “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN”.

    Sedangkan Misi Pembangunan Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) gagasan besar untuk membawa kemajuan Kota Bekasi dan mensejahterakan masyarakat, yakni:

    1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.;

    2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;

    3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;

    4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;

    5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

  • SEJARAH TERBENTUKNYA DPPPA KOTA BEKASI

    Sejarah Terbentuknya DPPPA Kota Bekasi

    Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

    Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak. 

     

  • STRUKTUR ORGANISASI PADA DPPPA KOTA BEKASI

  • TUPOKSI PADA DPPPA KOTA BEKASI

    TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI 

    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak

    Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi terdiri atas:

    a. Kepala Dinas;

    b. Sekretariat, membawahkan:

    1. Sub Bagian Tata Usaha;

    2. Sub Bagian Keuangan.

    c. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan:

    1. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

    2. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;

    3. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

    d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan:

    1. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;

    2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

    3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

    e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, membawahkan:

    1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;

    2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;

    3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

    f. Kelompok Jabatan Fungsional

    1. Kepala Dinas

    Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang pengarustamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah untuk mencapai visi dan misi Dinas.

    2. Sekretariat

    Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

    • Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, tata usaha, serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas untuk mencapai ketatausahaan yang baik. 
    • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

    3. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya., membawahkan:

    1. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi. 

    2. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum. 

    3. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.

    4. Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. membawahkan:

    1. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengasuhan alternatif.

    2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi.

    3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan

    5. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. membawahkan:

    1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunya tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

    2. Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan perlindungan khusus anak.

    3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    6. Kelompok Jabatan Fungsional  mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

     

     

  • Data Pejabat


    H. MAKBULLAH, M.Si

    KEPALA DINAS


    Drg. TETTI DELIMA SABRINA MANURUNG, M.Si.

    SEKRETARIS DINAS


    Hj.YENI HARTATI, S.Pd., M.Si

    Kasubag Tata Usaha


    DRA MIEN AMINAH M.Si

    Kepala Bidang Pengarustamaan Gender (Pug), Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga


    YEYEN APRIYANTI S.E., M.M.

    Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak


    NENEH S.IP

    Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak


    ARIE NOURISTA S.E., M.Si.

    Kepala Sub Bagian Keuangan


    Drs. AGUS WASA DJUHANA, S.Pd., M.Si.

    Kasie Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak


    OYOK LINDARSIH, S.Sos.

    Kasie Perlindungan Khusus Anak


    DEDIH NAZMUDIN, SKM

    Kasie Pengumpulan, Pengolahan Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak


    BADRU ZAMAN, SKM

    Kasie Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi


    ANI SURYANI,SE

    Kasie Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan


    KARTIKA SUKMAWATI L, S.Pd.I

    Kasie Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan Serta Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan


    Hj. NURHAYATI THOLIB, SIP

    Kasie Pengarustamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan (PP) Bidang Ekonomi


    Hj. TITA LISTIA SETIA DEWI, S.IP., M.M

    Kasie Pengarustamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan (PP) Bidang Sosial, Politik Dan Hukum


    Hj. TITIEK NURHAYATI P, SH, MM

    Kasie Pengarustamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan (PP) Bidang Kualitas Keluarga (KK)